Perang baterai ASEAN memanas, dan Indonesia memegang posisi strategis dengan 60% pasokan nikel dunia. Namun dominasi baterai LFP tanpa nikel dan ketergantungan pada teknologi China menjadi tantangan serius bagi ambisi hilirisasi baterai listrik nasional.
Indonesia Produksi 60% Nikel Dunia, Tapi Masih Importir Baterai
Indonesia menambang lebih banyak nikel daripada negara manapun, memproduksi lebih dari 60% pasokan dunia. Jakarta mengejar agenda "hilirisasi" selama satu dekade untuk memaksa pemrosesan nilai tambah di dalam negeri melalui larangan ekspor ore mentah sejak 2020.
Namun ironisnya, Indonesia masih menjadi importir bersih sistem baterai canggih. Sekitar 85% hingga 95% permintaan domestik dipenuhi melalui impor pada 2026, dengan sekitar 60% hingga 70% nilai impor berasal dari China.
Negara yang memegang salah satu cadangan nikel terbesar di dunia masih membeli kembali produk jadi yang dibangun dari kimia lebih murah di tempat lain. Midstream domestik tidak tumbuh cukup cepat untuk menginterupsi ore sendiri sebelum meninggalkan negara dalam bentuk semi-proses.
Dominasi Baterai LFP Batasi Manfaat Hilirisasi Nikel
Pusat Penelitian Yusgiantoro (PYC) menyoroti bahwa dominasi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) membatasi manfaat hilirisasi nikel di Indonesia. Baterai LFP kini mencapai 81-82% dari semua baterai tenaga yang terpasang baru di China, sementara kimia baterai high-nickel turun di bawah 20% pangsa pasar.
Baterai LFP sekarang 40% lebih murah daripada alternatif berbasis nikel. BYD's SUV Datang tanpa nikel menarik 150.000 pre-order dalam kurang dari dua bulan. Pasar EV Indonesia sendiri berjalan 90%+ menggunakan baterai LFP.
Indonesia merancang insentif EV sekitar baterai NMC berbasis nikel, sementara LFP tanpa nikel terus meraih pangsa global. Draft insentif EV Indonesia memberikan keringanan PPN 40-100% pada mobil listrik dan subsidi Rp5 juta per motor listrik, menargetkan 100.000 unit masing-masing.
China Kuasai 75% Kapasitas Pemurnian Nikel Indonesia
Modal dan teknologi China mengubah Indonesia menjadi pemasok nikel terbesar dunia, namun ketergantungan pada China dapat mengganggu rencana ekosistem baterai. Lebih dari 80% nikel Indonesia memasok sektor stainless steel pada 2025, dengan hanya 17% masuk ke rantai pasok baterai EV.
Entitas yang didukung China kini mengendalikan sekitar 75%+ kapasitas pemurnian nikel Indonesia. Zona industri utama di Morowali dan Weda Bay menjadi jangkar dominasi pemrosesan ini. Nikel yang diproses Indonesia kini mengalir langsung ke rantai pasok baterai EV China.
China menghabiskan bertahun-tahun merekam nikel keluar dari rantai pasok baterai mereka sendiri sambil bersamaan membangun industri smelting Indonesia dengan modal China, insinyur China, dan teknologi rotary kiln China. Ketika Indonesia mencoba menekan lebih keras pada 2026, China sudah membangun jalan keluar.
Program Molinas: Ciptakan Permintaan Domestik untuk Nikel
Presiden Prabowo meluncurkan program Motor Listrik Nasional (Molinas) untuk membangun industri motor listrik domestik menggunakan 46% pangsa cadangan nikel global Indonesia untuk produksi baterai. Inisiatif ini menciptakan permintaan tertangkap untuk baterai berbasis nikel seiring pembuat EV global beralih ke kimia lithium-iron-phosphate yang tidak menggunakan nikel.
Pemerintah ingin bergerak naik rantai nilai dengan memproses ore menjadi komponen baterai secara domestik daripada mengekspor material mentah atau semi-jadi. Program ini menargetkan penyerapan surplus nikel domestik melalui industri motor listrik dalam negeri.
Data dari Nickel Institute dan International Nickel Study Group menunjukkan baterai hanya menyumbang sekitar 16% penggunaan nikel; sisanya terutama masuk ke stainless steel, alloy, dan aplikasi lain. Kebijakan nikel harus melayani kepentingan nasional lebih luas.
Kompetisi Regional: Thailand, Vietnam, dan Filipina
Thailand mengembangkan ekosistem EV dengan fokus pada manufaktur kendaraan dan baterai. Negara ini menarik investasi dari BYD, Great Wall Motor, dan NETA dengan insentif fiskal dan infrastruktur yang matang. Thailand memposisikan diri sebagai hub manufaktur EV untuk ASEAN.
Vietnam dengan VinFast mengejar integrasi vertikal dari baterai hingga kendaraan. Perusahaan ini mengembangkan teknologi baterai sendiri dan membangun pabrik di AS serta Eropa. Strategi VinFast lebih agresif dalam penetrasi pasar global dibandingkan produsen Indonesia.
Filipina pernah menjadi produsen nikel terbesar sebelum Indonesia mengambil alih mahkota pada 2018. Negara ini kini fokus pada penambangan nikel berkualitas tinggi untuk pasar Jepang dan Korea. Filipina memiliki keunggulan geografis lebih dekat ke pasar utama Asia Timur.
Squeeze Nikel 2026: Strategi Tekan Produksi
Pada 2026, Indonesia secara tajam memotong jumlah ore yang diizinkan perusahaan tambang di bawah sistem izin penambangan tahunan (RKAB). Persetujuan turun ke sekitar 260-270 juta ton nasional, turun dari 379 juta ton tahun sebelumnya, pemotongan sekitar sepertiga.
Pemerintah mengubah jenis pabrik yang mendapat izin. Indonesia berhenti menyetujui lisensi baru untuk pabrik yang hanya memproduksi produk dasar tahap awal seperti nickel pig iron dan matte. Pabrik baru masih diizinkan, tetapi hanya jika berkomitmen memurnikan lebih lanjut ke material baterai EV seperti nickel sulfate atau cathode.
Sistem kuota kini memberi reward perusahaan yang bergerak lebih jauh turun rantai nilai, bukan memperlakukan setiap penambang sama. Pada April 2026, pemerintah menulis ulang formula penetapan harga minimum ore, dan minimum naik signifikan.
Tantangan Midstream: Dari Smelter ke Sel Baterai
Area dengan ruang tumbuh terbesar adalah midstream, tahap antara menggali ore dan membangun sel baterai jadi, termasuk material precursor, katoda baterai, bahan kimia khusus, daur ulang, teknik proses, logistik, dan pemeliharaan peralatan.
Indonesia menargetkan investasi puluhan miliar dolar untuk rantai pasok baterai EV, dari penambangan dan smelting hingga manufaktur precursor, cathode, dan sel baterai. Namun realisasi masih tertinggal dari target akibat ketergantungan teknologi dan modal China.
Analis memperingatkan tanpa aturan konten lokal lebih ketat dan tautan lebih kuat antara pemrosesan nikel, produksi baterai, dan perakitan kendaraan, insentif berisiko memperkuat peran Indonesia sebagai pasar EV besar daripada menggerakkan naik rantai pasok.
Dilema Diplomasi: AS-China dan Rantai Pasok Nikel
Perang dagang AS-China yang kembali memanas pada awal 2026 mendorong Indonesia pada posisi diplomatik semakin rumit. Kebijakan tarif resiprokal AS dan subsidi ekspor China mengganggu rantai pasok nikel Indonesia, komoditas kunci dalam transisi energi global.
Indonesia menavigasi "poros tengah" antara dua raksasa ekonomi. AS melalui Inflation Reduction Act dan EU Critical Raw Materials Act menargetkan diversifikasi rantai pasok. Namun nikel Indonesia yang diproses di fasilitas didukung China tidak straightforward qualify under friend-shoring criteria.
Whoever controls processing infrastructure controls supply chain leverage, regardless of who owns the ore body. Melalui 2030, tiga skenario bermain: integrasi lebih dalam, diversifikasi terkelola, atau gangguan kebijakan. Masing-masing membawa hasil sangat berbeda untuk pasar nikel dan material baterai global.
Investasi USD121 Miliar untuk Ekosistem Baterai Terintegrasi
Indonesia mengajukan sekitar USD121 miliar dalam peluang investasi untuk membangun ekosistem baterai EV nasional terintegrasi. Fondasi adalah larangan ekspor ore nikel mentah 2020, dirancang memaksa modal asing ke pemrosesan domestik daripada membiarkan Indonesia tetap menjadi eksportir material mentah.
Negara menargetkan publik investasi puluhan miliar dolar untuk rantai pasok baterai EV. Namun realisasi menghadapi tantangan dari pergeseran teknologi global ke LFP dan tekanan geopolitik AS-China.
Pemerintah perlu menyeimbangkan antara menarik investasi asing dan membangun kapasitas domestik. Tanpa transfer teknologi dan pengembangan SDM, Indonesia berisiko terjebak sebagai penyedia material mentah meski dengan pemrosesan onshore.
Outlook: Peluang dan Tantangan ke Depan
Indonesia memegang posisi strategis dengan 40% cadangan nikel dunia. Namun posisi ini menghadapi tantangan dari pergeseran teknologi baterai, ketergantungan China, dan tekanan geopolitik.
Peluang terletak pada pengembangan midstream, diversifikasi pasar ekspor, dan penguatan industri domestik. Program Molinas dapat menciptakan permintaan domestik untuk baterai berbasis nikel.
Namun Indonesia perlu mempercepat pengembangan teknologi baterai alternatif, memperkuat regulasi konten lokal, dan membangun kemitraan strategis dengan pemain global di luar China. Tanpa ini, ambisi menjadi hub baterai ASEAN akan sulit tercapai.
Kesimpulan: Posisi Strategis dengan Tantangan Kompleks
Perang baterai ASEAN memanas, dan Indonesia memegang posisi strategis dengan 60% pasokan nikel dunia. Namun dominasi LFP, ketergantungan China, dan tekanan geopolitik menjadi tantangan serius.
Indonesia perlu mempercepat pengembangan midstream, diversifikasi teknologi baterai, dan memperkuat industri domestik. Program Molinas dan insentif EV dapat membantu, namun butuh strategi lebih komprehensif.
Tanpa reformasi struktural dan transfer teknologi nyata, Indonesia berisiko terjebak sebagai penyedia material dengan nilai tambah terbatas. Kolaborasi pemerintah, industri, dan mitra internasional menjadi kunci untuk memenangkan perang baterai ASEAN.